Yunani Perlu Segera Lakukan Reformasi Ekonomi

JAKARTA–MICOM: Persoalan fiskal yang membelit Yunani seakan menjadi momok yang menghantui perekonomian Eropa, khsusnya kelompok Uni Eropa sepanjang 2010-2011. Berbagai solusi atau program penyelamatan sudah diupayakan, baik oleh IMF, World Bank, maupun KTT Uni Eropa akhir Oktober lalu. Namun tampaknya setiap solusi tidak menyelesaikan masalah secara tuntas bahkan sebaliknya berpotensi menciptakan berbagai persoalan keuangan baru.

“Persoalan utang Yunani yang di ambang default ini tentu saja akan menyeret kepentingan para stake holder negara tersebut, terutama yang memiliki eksposure yang tinggi dengan Yunani. Sejauh ini Perancis dan beberapa negara Eropa Barat akan mengalami masalah keuangan serius jika masalah utang Yunani tidak terselesaikan dengan komprehensif,” kata Direktur Riset Ekonomi dan Keuangan Sabang-Merauke Circle (SMC) Perdana Wahyu Santosa melalui rilis yang diterima, Kamis (3/11).

Masalah keuangan Yunani, kata dia, adalah masalah klasik fiskal yang tidak proporsional antara pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan peningkatan utangnya. Jelas itu masalah yang sangat fundamental. “Solusinya adalah Yunani harus mampu meningkatkan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi wajar dan sehat sekaligus terus melakukan efisiensi (peghematan) pengeluaran (expenditure). Jelas ini sangat sulit dilakukan Yunani, mengingat akumulasi pertumbuhan PDB minus 15% dalam 3 tahun terakhir,” paparmnya.

Maka, lanjutnya, peningkatan pendapatan fiskal hanya dapat dilakukan dengan menigkatkan setoran pajak. Namun kebijakan tersebut tidak rasional karena mustahil meningkatkan pajak pada saat ekonomi sedang menurun. Yunani dapat juga menjual aset negara namun sensitif secara politik. Di sisi ekspenditur, melakukan pemangkasan gaji dan dana pensiun. “Kebijakan yang tidak popular tersebut terus memicu ketegangan sosial politik yang semakin akut. Dengan demikian Yunani memerlukan reformasi ekonomi segera.”

Selanjutnya, jelas Perdana, kebijakan KTT Uni Eropa berupa write down 50% utang Yunani bukan solusi substansial tetapi justru berisiko sosial-ekonomi tinggi. Kebijakan tersebut jelas akan melukai pemegang obligasi Yunani, terutama beberapa investment bankers dari Perancis dan sebagian Eropa Barat. Sejauh ini pemegang obligasi sudah me-write off 20-23% utang Yunani. Bahkan terbuka kemungkinan hair cut hingga 75-80% dan peningkatan jumlah write off yang membuat perbankan menggelepar.

“Tentu akan banyak bank besar Eropa yang kolaps karena sebagian besar pemegang obligasi sampah tersebut. Kebangkrutan bank-bank besar tentu harus disertai dengan rekapitalisasi yang masif dan belum tentu bank mampu secara finansial. Maka negaralah yang harus merekapitalisasinya karena jika tidak akan menimbulkan kecemasan nasabah yang memicu penarikan kas dalam jumlah besar,” urainya.

Selanjutnya, referendum Yunani dinilai para analis dan investor, berpotensi besar menggagalkan kesepakatan KTT Eropa lalu dalam upaya penyelamatan ekonomi Yunani dari kebangkrutan total. “Referendum dinilai sebagai upaya Yunani untuk memilih opsi default yang akan menghancurkan banyak pemegang obligasi terutama perbankan Eropa,” cetusnya. (OL-8)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/11/03/273515/20/2/Yunani-Perlu-Segera-Lakukan-Reformasi-Ekonomi

SMC: Yunani Butuh Reformasi Ekonomi dan Referendum

INILAH.COM, Jakarta – Setelah mengalami persoalan fiskal yang akut, Yunani dinilai memerlukan reformasi ekonomi. Untuk itu, perlu wacana kebijakan politik yang berani seperti referendum untuk menyelesaikan masalah di negeri para dewa itu.

“Fakta empiris juga mendukung referendum dimana sebuah polling pendapat akhir Oktober 2011, menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Yunani menilai pemangkasan utang 50% sebagai solusi negatif. Jika referendum yang ditentukan pada 2-4 November 2011 dan direncanakan akan dilaksanakan pada awal 2012 maka sangat terbuka kemungkinan PM Yunani George Papandreou jatuh,” ujar Perdana Wahyu Santosa, Direktur Riset Ekonomi dan Keuangan Sabang Merauke Circle (SMC) melalui pesannya kepada INILAH.COM, kemarin.

Wahyu memprediksi ketidakpastian politik di Yunani akan semakin tinggi karena harus dilakukan pemilihan umum ulang dalam kondisi krisis ekonomi. Dengan kondisi seperti itu, kata Wahyu, investor menilai situasi tersebut sangat rawan timbul gejolak sosial baru. Ketidakstabilan politik dan ekonomi Yunani diprediksi akan menular ke beberapa negara Eropa lainnya.

Dengan menganalisis situasi dan kondisi Yunani saat ini, Wahyu menilai kemingkinan penolakan write down dan kejatuhan Papandreaou. “Dan tampaknya pilihan default menjadi opsi paling rasional. Sekalipun dampaknya luar biasa besar terhadap Uni Eropa namun itulah yang terbaik bagi Yunani,” tegas Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Yarsi tersebut .

Opsi default yang dipilih tersebut mungkin dilanjutkan dengan voting anggota Uni Eropa untuk memaksa Yunani hengkang dari Uni Eropa (EU). Keluarnya Yunani dari Uni Eropa dinilai diperlukan untuk menjaga nama baik perekonomian EU dan memulai ekonomi dari nol melalui mekanisme devaluasi dan lainnya.

“Solusi lain adalah EU melakukan kesepakatan membantu pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi Yunani dalam 5 tahun ke depan disamping kebijakan default tersebut. EU harus melakukan “economic solidarity’ dalam pengertian semua anggota EU bergotong royong menunjang makro ekonomi Yunani selama 5 tahun. Bantuan terutama untuk pertumbuhan PDB yang baik disertai write down utang hingga rasio utang per PDB sekitar 70%,” tuturnya.

Masalah keuangan Yunani, katanya lagi, adalah masalah klasik fiskal yang tidak proporsional antara pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan peningkatan utangnya. Jelas ini masalah yang sangat fundamental.

“Solusinya adalah Yunani harus mampu meningkatkan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi wajar dan sehat sekaligus terus melakukan efisiensi (peghematan) pengeluaran (expenditure)-nya. Jelas ini sangat sulit dilakukan Yunani, mengingat akumulasi pertumbuhan PDB minus 15 persen dalam tiga tahun terakhir,” tuturnya.

Peningkatan pendapatan fiskal hanya dapat dilakukan dengan menigkatkan setoran pajak. Namun, kebijakan tersebut, katanya lagi tidak rasional karena mustahil meningkatkan pajak pada saat ekonomi sedang menurun.

“Yunani dapat juga menjual asset negara namun sensitif secara politik. Di sisi ekspenditur, melakukan pemangkasan gaji dan dana pensiun. Kebijakan yang tidak popular tersebut terus memicu ketegangan sosial-politik yang semakin akut. Dengan demikian Yunani memerlukan reformasi ekonomi segera,” tandasnya.

http://id.berita.yahoo.com/smc-yunani-butuh-reformasi-ekonomi-dan-referendum-033600877.html

Papua Perlu Solusi Komprehensif & Integratif

INILAH.COM, Jakarta – Untuk menyelesaikan konflik Papua, pemerintah seharusnya mencari gambaran holistik, dikaji ulang akar permasalahan sebenarnya dan diformulasikan kembali strategi penyelesaian konflik Papua secara komprehensif dan integratif.

Menurut Direktur Riset Ekonomi dan Keuangan Sabang Merauke Circle (SMC) Perdana Wahyu Santosa, hal yang laing utama perlu dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua adalah melalui percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

“Pendekatan terbaik sekaligus strategis untuk mengatasi permasalahan sosial-politik yang berujung penuh konflik dan separatisme adalah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat pribumi yang memadai. Rakyat Papua sudah lelah berharap perbaikan kualitas kehidupannya sejak lama, 43 tahun silam,” ujar Perdana kepada INILAH.COM, Jumat (4/11/2011).

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, muncul berbagai konflik berdarah yang merengut korban jiwa seperti demonstrasi dan pemogokan di Freeport yang merugikan penerimaan negara USD7 juta/hari dan kisruh Kongres Papua III Oktober 2011.

Ekskalasi penggunaan kekerasan juga semakin tinggi baik oleh aparat keamanan (Polisi dan TNI) maupun pihak sipil bersenjata tak dikenal (diduga OPM). Kongres Papua III memang sangat sensitif karena terindikasi kuat sebagai kegiatan makar atau separatisme terorganisasi dan terencana. Korbanpun berjatuhan setiap hari baik rakyat sipil maupun aparat keamanan. Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas pembangunan ekonomi politik di Papua masih rapuh.

Padahal, kata Perdana, wilayah Papua sudah diberi keleluasaan Otonomi Khusus (Otsus). Pemberian otonomi khusus oleh PP kepada Pemrov Papua dengan dana APBN sebesar Rp28 triliun sejak 2008, untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi daerah juga tidak serta merta meredakan masalah. Justru berbagai jenis inkonsistensi otonomi khusus dan penyelewengan kekuasaan serta korupsi tingkat lokal meningkat tajam.

“Analisis mengindikasikan bahwa belum ada solusi terbaik saat ini maupun di masa yang akan datang kecuali mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua secara lebih serius, komprehensif, integratif dan koordinatif,” ujarnya.

Akselerasi pertumbuhan tersebut harus mengacu kepada enam sumber masalah pokok Papua dewasa ini yaitu sosial politik, infrastruktur dan konektivitas, hukum dan regulasi, lingkungan hidup dan kultur, pertahanan dan keamanan serta ilmu dan teknologi.

Menurut Perdana, program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indoensia (MP3EI) dapat dijadikan acuan utama sebagai rencana pembangunan yang strategik di Papua. Pelaksanaan MP3EI harus koordinatif disertai konsistensi implementasi otsus dengan komitmen yang kuat dari pemerintah sehingga tercipta suasana sosial-politik yang saling percaya dan stabil. Sangat disayangkan program strategik tersebut masih belum dikenal di Papua.

Dengan kestabilan sosial-politik dan keamanan, kata Perdana, akan dapat menurunkan risiko investasi dan akan meningkatkan kepastian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable).

“Situasi Papua yang kondusif dan kekayaan SDA yang melimpah akan memancing investor untuk menanamkan modalnya serta dukungan pihak perbankan dalam pengembangan pusat-pusat ekonomi yang menyejahterakan rakyat Papua,” ujarnya. [bar]

http://nasional.inilah.com/read/detail/1793080/papua-perlu-solusi-komprehensif-integratif