Yunani Perlu Segera Lakukan Reformasi Ekonomi

JAKARTA–MICOM: Persoalan fiskal yang membelit Yunani seakan menjadi momok yang menghantui perekonomian Eropa, khsusnya kelompok Uni Eropa sepanjang 2010-2011. Berbagai solusi atau program penyelamatan sudah diupayakan, baik oleh IMF, World Bank, maupun KTT Uni Eropa akhir Oktober lalu. Namun tampaknya setiap solusi tidak menyelesaikan masalah secara tuntas bahkan sebaliknya berpotensi menciptakan berbagai persoalan keuangan baru.

“Persoalan utang Yunani yang di ambang default ini tentu saja akan menyeret kepentingan para stake holder negara tersebut, terutama yang memiliki eksposure yang tinggi dengan Yunani. Sejauh ini Perancis dan beberapa negara Eropa Barat akan mengalami masalah keuangan serius jika masalah utang Yunani tidak terselesaikan dengan komprehensif,” kata Direktur Riset Ekonomi dan Keuangan Sabang-Merauke Circle (SMC) Perdana Wahyu Santosa melalui rilis yang diterima, Kamis (3/11).

Masalah keuangan Yunani, kata dia, adalah masalah klasik fiskal yang tidak proporsional antara pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan peningkatan utangnya. Jelas itu masalah yang sangat fundamental. “Solusinya adalah Yunani harus mampu meningkatkan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi wajar dan sehat sekaligus terus melakukan efisiensi (peghematan) pengeluaran (expenditure). Jelas ini sangat sulit dilakukan Yunani, mengingat akumulasi pertumbuhan PDB minus 15% dalam 3 tahun terakhir,” paparmnya.

Maka, lanjutnya, peningkatan pendapatan fiskal hanya dapat dilakukan dengan menigkatkan setoran pajak. Namun kebijakan tersebut tidak rasional karena mustahil meningkatkan pajak pada saat ekonomi sedang menurun. Yunani dapat juga menjual aset negara namun sensitif secara politik. Di sisi ekspenditur, melakukan pemangkasan gaji dan dana pensiun. “Kebijakan yang tidak popular tersebut terus memicu ketegangan sosial politik yang semakin akut. Dengan demikian Yunani memerlukan reformasi ekonomi segera.”

Selanjutnya, jelas Perdana, kebijakan KTT Uni Eropa berupa write down 50% utang Yunani bukan solusi substansial tetapi justru berisiko sosial-ekonomi tinggi. Kebijakan tersebut jelas akan melukai pemegang obligasi Yunani, terutama beberapa investment bankers dari Perancis dan sebagian Eropa Barat. Sejauh ini pemegang obligasi sudah me-write off 20-23% utang Yunani. Bahkan terbuka kemungkinan hair cut hingga 75-80% dan peningkatan jumlah write off yang membuat perbankan menggelepar.

“Tentu akan banyak bank besar Eropa yang kolaps karena sebagian besar pemegang obligasi sampah tersebut. Kebangkrutan bank-bank besar tentu harus disertai dengan rekapitalisasi yang masif dan belum tentu bank mampu secara finansial. Maka negaralah yang harus merekapitalisasinya karena jika tidak akan menimbulkan kecemasan nasabah yang memicu penarikan kas dalam jumlah besar,” urainya.

Selanjutnya, referendum Yunani dinilai para analis dan investor, berpotensi besar menggagalkan kesepakatan KTT Eropa lalu dalam upaya penyelamatan ekonomi Yunani dari kebangkrutan total. “Referendum dinilai sebagai upaya Yunani untuk memilih opsi default yang akan menghancurkan banyak pemegang obligasi terutama perbankan Eropa,” cetusnya. (OL-8)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/11/03/273515/20/2/Yunani-Perlu-Segera-Lakukan-Reformasi-Ekonomi