BBJ segera rilis 4 komoditas syariah

WRITTEN BY YANI THURSDAY, 14 JULY 2011 07:09
Bisnis Indonesia Kamis, 14 Juli 2011.

JAKARTA : Bursa Berjangka Jakarta segera meluncurkan empat komoditas syariah yang mencakup kopi, kakao, minyak kelapa sawit dan olein, pada akhir bulan ini.

Bihar Sakti Wibowo, Direktur Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), mengatakan perseroan sedang merampungkan sistem dan prosedur perdagangan komoditas syariah, yang menjadi unit khusus dari BBJ. “Kalau tidak ada halangan dan semua sistem sudah siap maka komoditas syariah BBJ akan kami luncurkan pada 28 Juli mendatang.” Dari empat produk tersebut, hanya olein yang saat ini diperdagangkan di BBJ, tetapi dengan sistem konvensional. Komoditas kopi pernah diperdagangkan di BBJ dengan sistem konvensional, namun telah dihentikan. Adapun kakao syariah rencananya diluncurkan bersamaan dengan komoditas konvensional pada awal Agustus. Sedangkan untuk kopi, komoditas syariah akan meluncurkan lebih dulu dari komoditas konvensional. Bursa berjangka syariah ini akan menggunakan multiakad dalam kontrak dagang, berbeda dengan rencana sebelumnya yang menggunakan akad murabahah, seperti di Malaysia. “ Jadi ada beberapa akad yang akan digunakan diantaranya adalah murabahah dan walakah.”

Perdana Wahyu Santosa, konseptor komoditas syariah sekaligus pakar ekonomi syariah dari Universitas YARSI, mengatakan akad yang digunakan yaitu akad yang sudah mendapat fatwa seperti murabahah, walakah dan al ba’i , sehingga tidak perlu mengeluarkan fatwa baru, berbeda dengan bursa berjangka syariah Suq al Sila di Malaysia, yang menggunakan akad tawarruq. Akad tawarruq yang banyak digunakan oleh perbankan dan pasar uang di Malaysia memang belum mendapatkan fatwa halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ( DSN-MUI). “Saat ini masih ada ulama yang menyatakan tawarruq haram. Mungkin Indonesia akan menjadi satu-satunya Negara yang tidak menggunakan akad tawarruq. Akibat dari penggunaan tiga akad secara sekaligus, biaya transaksi akan sedikit lebih mahal. “Namun secara kepercayaan , komoditas syariah di Indonesia akan lebih halal dibandingkan dengan Suq al Sila di Malaysia. DSN-MUI telah menunjuk dua orang Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk komoditas ini dan akan ditambah apabila bisnis ini terus berkembang. “DPS diarahkan untuk mengawasi komoditas yang menjadi asset jaminan dari transaksi. Jangan sampai transaksi dilakukan tanpa ada komoditasnya.

Bihar menambahkan bursa berjangka syariah ini memiliki prospek cerah ke depan karena akan mendukung pembiayaan dari bank syariah terhadap perdagangan komoditas. “ Beberapa perbankan yang ikut dalam perumusan komoditas syariah menyatakan bisnis ini memiliki prospek yang bagus di masa depan.

Farouk Abdullah Alwyni, Direktur International Banking dan Financial Institution PT Bank Muamalat Indonesia, mengatakan pihaknya mendukung peluncuran komoditas syariah.” Komoditas syariah mendukung produk perbankan syariah salah satunya bisnis treasury. “

Cegah Bubble, 30 BUMN Harus Segera IPO

Lewat IPO diharapkan dana asing yang deras mengalir ke Indonesia bisa tertampung.

Senin, 19 September 2011, 15:48 WIB

Syahid Latif, Iwan Kurniawan

Sejumlah pialang mengamati pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia. (ANTARA/Prasetyo Utomo)

VIVAnews – Krisis utang Amerika Serikat dan Eropa dinilai akan menggeser pusat ekonomi dunia ke Asia, khususnya China, Jepang, Korea, India, dan ASEAN. Ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menampung dana dari Eropa dan Amerika Serikat.

Direktur Riset Ekonomi dan Keuangan Sabang Merauke Circle, Perdana Wahyu Santosa mengatakan krisis utang AS dan Eropa  memang mengancam Bursa Efek Indonesia dengan situasi fluktuatif. Namun, kondisi itu hanya akan bersifat sementara sebagai efek ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat dan Eropa.

“Diprediksi ancaman krisis tersebut hanya sekitar 6-9 bulan ke depan. Namun, dalam jangka menengah panjang merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk menampung dana dari Amerika Serikat dan Eropa. Bukan hanya menyerap Surat Utang Negara tetapi juga masuk ke pasar modal,” kata Perdana Wahyu dalam seminar nasional bertema “Krisis Keuangan Amerika Serikat dan Eropa serta Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia,” di Jakarta, Senin 19 September 2011.

Menurut Wahyu, Indonesia saat ini sebagai salah satu pasar di negara berkembang (emerging market) paling menarik di Asia Pasifik. Untuk itu, ia menyarankan pemerintah untuk segera menyiapkan privatisasi terhadap 20-30 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peluang pertumbuhan tinggi agar terhindar dari kemungkinan munculnya gelembung ekonomi.

Puluhan BUMN yang bisa diprivatisasi lewat mekanisme penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) itu utamanya perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, logistik, dan keuangan.

“Dengan IPO tersebut diharapkan dana asing terserap secara efisien dan efektif untuk pengembangan bisnis BUMN tersebut, sehingga mentransformasikan hot money menjadi warm money,” ujar Wahyu. “Maka akan banyak proyek-proyek pemerintah yang dapat dikerjakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.”

Selain IPO, pemerintah diimbau untuk menyiapkan media serap dana asing di sektor infrastruktur yang dinilai feasible secara ekonomi dan hukum. Pemerintah harus mampu meyakinkan investor asing untuk menanamkan dananya dalam proyek yang bebas risiko politik, hukum, dan operasi lapangan.

“Sekalipun minat investor yang tinggi untuk menanamkan dananya di Indonesia, semua akan tergantung kepada konsistensi pembangunan ekonomi nasional melalui format MP3EI,” katanya.

Kapasitas ekonomi yang terbatas saat ini hanya mampu mendukung pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) hingga tujuh persen, sehingga konsekuensi logis pemerintah harus terus meningkatkan infrastruktur agar perekonomian Indonesia tidak mudah overheating. (art)

• VIVAnews

http://bisnis.vivanews.com/news/read/248254-cegah-bubble–30-bumn-harus-segera-ipo

BUMN Perlu Manfaatkan Banjir Investasi Selama Krisis Eropa dan AS

Monday, September 19, 2011, 18:17
Perusahaan-perusahaan BUMN disarankan untuk memanfaatkan momentum banjir dana (capital inflow) secara optimal. Sebagai dampak krisis Eropa dan AS, perekonomian Indonesia diperkirakan akan dibanjiri investasi, termasuk ke pasar saham.

Perdana Wahyu Santosa

DENGAN menyiapkan 20 hingga 30 BUMN untuk IPO bisa mengurangi bubble effect yang membuat efisiensi PT Bursa Efek Indonesia menjadi turun. Hal ini diungkapkan Ekonom dari Sabang Merauke Circle, Dr. Perdana Wahyu Santosa, dalam acara Halal Bihalal dan Seminar Nasional bertajuk ‘Krisis Keuangan AS dan Eopa serta Dampaknya bagi Perekonomian Indonesia’, di Hotel Le Meridien Jakarta, Senin (19/9/2011).

“Bagaimana caranya (mengurangi bubble effect)? Salah satu cara adalah pemerintah segera menyiapkan 20 hingga 30 BUMN yang memiliki future growth opportunity tinggi untuk go publik atau IPO, terutama di sektor infrastruktur, logistik, keuangan, dan lain-lain,” kata Santosa, dalam paparannya.

Lebih lanjut, Santosa mengatakan, dengan menyiapkan Initial Public Offering (IPO) tersebut, maka diharapkan dana asing terserap secara efisien dan efektif untuk pengembangan bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sekaligus mentransformasikan hot money menjadi warm money. “Maka akan banyak proyek-proyek pemerintah yang dapat dikerjakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Santosa.

Dikatakan Santosa, sejauh ini apa yang diupayakan Kementerian Negara BUMN dalam pelaksanaan IPO masih sangat rendah. Hal itu bisa dilihat dari hanya satu atau dua BUMN saja yang sekarang ini mampu melakukan IPO.

Ia menjelaskan di saat Eropa dan AS masih terkena krisis, pilihan investasi para investor asing menjadi terbatas. Maka dari itu Indonesia akan dibanjiri dana investasi maupun foreign direct investment (FDI). Arus dana akan terus mengalir ke Indonesia sepanjang ekonomi AS dan Eropa belum pulih.

“Diprediksi, arus dana akan masuk hingga 2017. Pilihan portofolio akan membuat IHSG kembali menguat dan berpotensi menciptakan risiko penggelembungan nilai aset (bubble). Hal ini disebabkan struktur pasar finansial kita yang kurang baik dan tidak sehat,” terangnya.

Dana asing, tambah Santosa, dikhawatirkan akan masuk hanya pada saham-saham atau aset tertentu saja yang nilai pasarnya sudah jauh di atas wajar (fundamentalnya). Dan hal ini salah satunya dipengaruhi oleh konsep market microstructure yang kurang optimal dan kualitas pengawasan yang rendah dari Bapepam-LK. “Mengurangi bubble effect yang membuat efisiensi BEI turun perlu diperhatikan,” tukasnya.

■ Indra Maliara
http://monitorindonesia.com/?p=49612