Papua Perlu Solusi Komprehensif & Integratif

INILAH.COM, Jakarta – Untuk menyelesaikan konflik Papua, pemerintah seharusnya mencari gambaran holistik, dikaji ulang akar permasalahan sebenarnya dan diformulasikan kembali strategi penyelesaian konflik Papua secara komprehensif dan integratif.

Menurut Direktur Riset Ekonomi dan Keuangan Sabang Merauke Circle (SMC) Perdana Wahyu Santosa, hal yang laing utama perlu dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua adalah melalui percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

“Pendekatan terbaik sekaligus strategis untuk mengatasi permasalahan sosial-politik yang berujung penuh konflik dan separatisme adalah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat pribumi yang memadai. Rakyat Papua sudah lelah berharap perbaikan kualitas kehidupannya sejak lama, 43 tahun silam,” ujar Perdana kepada INILAH.COM, Jumat (4/11/2011).

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, muncul berbagai konflik berdarah yang merengut korban jiwa seperti demonstrasi dan pemogokan di Freeport yang merugikan penerimaan negara USD7 juta/hari dan kisruh Kongres Papua III Oktober 2011.

Ekskalasi penggunaan kekerasan juga semakin tinggi baik oleh aparat keamanan (Polisi dan TNI) maupun pihak sipil bersenjata tak dikenal (diduga OPM). Kongres Papua III memang sangat sensitif karena terindikasi kuat sebagai kegiatan makar atau separatisme terorganisasi dan terencana. Korbanpun berjatuhan setiap hari baik rakyat sipil maupun aparat keamanan. Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas pembangunan ekonomi politik di Papua masih rapuh.

Padahal, kata Perdana, wilayah Papua sudah diberi keleluasaan Otonomi Khusus (Otsus). Pemberian otonomi khusus oleh PP kepada Pemrov Papua dengan dana APBN sebesar Rp28 triliun sejak 2008, untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi daerah juga tidak serta merta meredakan masalah. Justru berbagai jenis inkonsistensi otonomi khusus dan penyelewengan kekuasaan serta korupsi tingkat lokal meningkat tajam.

“Analisis mengindikasikan bahwa belum ada solusi terbaik saat ini maupun di masa yang akan datang kecuali mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua secara lebih serius, komprehensif, integratif dan koordinatif,” ujarnya.

Akselerasi pertumbuhan tersebut harus mengacu kepada enam sumber masalah pokok Papua dewasa ini yaitu sosial politik, infrastruktur dan konektivitas, hukum dan regulasi, lingkungan hidup dan kultur, pertahanan dan keamanan serta ilmu dan teknologi.

Menurut Perdana, program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indoensia (MP3EI) dapat dijadikan acuan utama sebagai rencana pembangunan yang strategik di Papua. Pelaksanaan MP3EI harus koordinatif disertai konsistensi implementasi otsus dengan komitmen yang kuat dari pemerintah sehingga tercipta suasana sosial-politik yang saling percaya dan stabil. Sangat disayangkan program strategik tersebut masih belum dikenal di Papua.

Dengan kestabilan sosial-politik dan keamanan, kata Perdana, akan dapat menurunkan risiko investasi dan akan meningkatkan kepastian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable).

“Situasi Papua yang kondusif dan kekayaan SDA yang melimpah akan memancing investor untuk menanamkan modalnya serta dukungan pihak perbankan dalam pengembangan pusat-pusat ekonomi yang menyejahterakan rakyat Papua,” ujarnya. [bar]

http://nasional.inilah.com/read/detail/1793080/papua-perlu-solusi-komprehensif-integratif