SMC: Yunani Butuh Reformasi Ekonomi dan Referendum

INILAH.COM, Jakarta – Setelah mengalami persoalan fiskal yang akut, Yunani dinilai memerlukan reformasi ekonomi. Untuk itu, perlu wacana kebijakan politik yang berani seperti referendum untuk menyelesaikan masalah di negeri para dewa itu.

“Fakta empiris juga mendukung referendum dimana sebuah polling pendapat akhir Oktober 2011, menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Yunani menilai pemangkasan utang 50% sebagai solusi negatif. Jika referendum yang ditentukan pada 2-4 November 2011 dan direncanakan akan dilaksanakan pada awal 2012 maka sangat terbuka kemungkinan PM Yunani George Papandreou jatuh,” ujar Perdana Wahyu Santosa, Direktur Riset Ekonomi dan Keuangan Sabang Merauke Circle (SMC) melalui pesannya kepada INILAH.COM, kemarin.

Wahyu memprediksi ketidakpastian politik di Yunani akan semakin tinggi karena harus dilakukan pemilihan umum ulang dalam kondisi krisis ekonomi. Dengan kondisi seperti itu, kata Wahyu, investor menilai situasi tersebut sangat rawan timbul gejolak sosial baru. Ketidakstabilan politik dan ekonomi Yunani diprediksi akan menular ke beberapa negara Eropa lainnya.

Dengan menganalisis situasi dan kondisi Yunani saat ini, Wahyu menilai kemingkinan penolakan write down dan kejatuhan Papandreaou. “Dan tampaknya pilihan default menjadi opsi paling rasional. Sekalipun dampaknya luar biasa besar terhadap Uni Eropa namun itulah yang terbaik bagi Yunani,” tegas Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Yarsi tersebut .

Opsi default yang dipilih tersebut mungkin dilanjutkan dengan voting anggota Uni Eropa untuk memaksa Yunani hengkang dari Uni Eropa (EU). Keluarnya Yunani dari Uni Eropa dinilai diperlukan untuk menjaga nama baik perekonomian EU dan memulai ekonomi dari nol melalui mekanisme devaluasi dan lainnya.

“Solusi lain adalah EU melakukan kesepakatan membantu pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi Yunani dalam 5 tahun ke depan disamping kebijakan default tersebut. EU harus melakukan “economic solidarity’ dalam pengertian semua anggota EU bergotong royong menunjang makro ekonomi Yunani selama 5 tahun. Bantuan terutama untuk pertumbuhan PDB yang baik disertai write down utang hingga rasio utang per PDB sekitar 70%,” tuturnya.

Masalah keuangan Yunani, katanya lagi, adalah masalah klasik fiskal yang tidak proporsional antara pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan peningkatan utangnya. Jelas ini masalah yang sangat fundamental.

“Solusinya adalah Yunani harus mampu meningkatkan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi wajar dan sehat sekaligus terus melakukan efisiensi (peghematan) pengeluaran (expenditure)-nya. Jelas ini sangat sulit dilakukan Yunani, mengingat akumulasi pertumbuhan PDB minus 15 persen dalam tiga tahun terakhir,” tuturnya.

Peningkatan pendapatan fiskal hanya dapat dilakukan dengan menigkatkan setoran pajak. Namun, kebijakan tersebut, katanya lagi tidak rasional karena mustahil meningkatkan pajak pada saat ekonomi sedang menurun.

“Yunani dapat juga menjual asset negara namun sensitif secara politik. Di sisi ekspenditur, melakukan pemangkasan gaji dan dana pensiun. Kebijakan yang tidak popular tersebut terus memicu ketegangan sosial-politik yang semakin akut. Dengan demikian Yunani memerlukan reformasi ekonomi segera,” tandasnya.

http://id.berita.yahoo.com/smc-yunani-butuh-reformasi-ekonomi-dan-referendum-033600877.html