“Persoalan utang Yunani yang di ambang default ini tentu saja akan menyeret kepentingan para stake holder negara tersebut, terutama yang memiliki eksposure yang tinggi dengan Yunani. Sejauh ini Perancis dan beberapa negara Eropa Barat akan mengalami masalah keuangan serius jika masalah utang Yunani tidak terselesaikan dengan komprehensif,” kata Direktur Riset Ekonomi dan Keuangan Sabang-Merauke Circle (SMC) Perdana Wahyu Santosa melalui rilis yang diterima, Kamis (3/11).

Masalah keuangan Yunani, kata dia, adalah masalah klasik fiskal yang tidak proporsional antara pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan peningkatan utangnya. Jelas itu masalah yang sangat fundamental. “Solusinya adalah Yunani harus mampu meningkatkan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi wajar dan sehat sekaligus terus melakukan efisiensi (peghematan) pengeluaran (expenditure). Jelas ini sangat sulit dilakukan Yunani, mengingat akumulasi pertumbuhan PDB minus 15% dalam 3 tahun terakhir,” paparmnya.

Maka, lanjutnya, peningkatan pendapatan fiskal hanya dapat dilakukan dengan menigkatkan setoran pajak. Namun kebijakan tersebut tidak rasional karena mustahil meningkatkan pajak pada saat ekonomi sedang menurun. Yunani dapat juga menjual aset negara namun sensitif secara politik. Di sisi ekspenditur, melakukan pemangkasan gaji dan dana pensiun. “Kebijakan yang tidak popular tersebut terus memicu ketegangan sosial politik yang semakin akut. Dengan demikian Yunani memerlukan reformasi ekonomi segera.”

Selanjutnya, jelas Perdana, kebijakan KTT Uni Eropa berupa write down 50% utang Yunani bukan solusi substansial tetapi justru berisiko sosial-ekonomi tinggi. Kebijakan tersebut jelas akan melukai pemegang obligasi Yunani, terutama beberapa investment bankers dari Perancis dan sebagian Eropa Barat. Sejauh ini pemegang obligasi sudah me-write off 20-23% utang Yunani. Bahkan terbuka kemungkinan hair cut hingga 75-80% dan peningkatan jumlah write off yang membuat perbankan menggelepar.

“Tentu akan banyak bank besar Eropa yang kolaps karena sebagian besar pemegang obligasi sampah tersebut. Kebangkrutan bank-bank besar tentu harus disertai dengan rekapitalisasi yang masif dan belum tentu bank mampu secara finansial. Maka negaralah yang harus merekapitalisasinya karena jika tidak akan menimbulkan kecemasan nasabah yang memicu penarikan kas dalam jumlah besar,” urainya.

Selanjutnya, referendum Yunani dinilai para analis dan investor, berpotensi besar menggagalkan kesepakatan KTT Eropa lalu dalam upaya penyelamatan ekonomi Yunani dari kebangkrutan total. “Referendum dinilai sebagai upaya Yunani untuk memilih opsi default yang akan menghancurkan banyak pemegang obligasi terutama perbankan Eropa,” cetusnya. (OL-8)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/11/03/273515/20/2/Yunani-Perlu-Segera-Lakukan-Reformasi-Ekonomi

“Fakta empiris juga mendukung referendum dimana sebuah polling pendapat akhir Oktober 2011, menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Yunani menilai pemangkasan utang 50% sebagai solusi negatif. Jika referendum yang ditentukan pada 2-4 November 2011 dan direncanakan akan dilaksanakan pada awal 2012 maka sangat terbuka kemungkinan PM Yunani George Papandreou jatuh,” ujar Perdana Wahyu Santosa, Direktur Riset Ekonomi dan Keuangan Sabang Merauke Circle (SMC) melalui pesannya kepada INILAH.COM, kemarin.

Wahyu memprediksi ketidakpastian politik di Yunani akan semakin tinggi karena harus dilakukan pemilihan umum ulang dalam kondisi krisis ekonomi. Dengan kondisi seperti itu, kata Wahyu, investor menilai situasi tersebut sangat rawan timbul gejolak sosial baru. Ketidakstabilan politik dan ekonomi Yunani diprediksi akan menular ke beberapa negara Eropa lainnya.

Dengan menganalisis situasi dan kondisi Yunani saat ini, Wahyu menilai kemingkinan penolakan write down dan kejatuhan Papandreaou. “Dan tampaknya pilihan default menjadi opsi paling rasional. Sekalipun dampaknya luar biasa besar terhadap Uni Eropa namun itulah yang terbaik bagi Yunani,” tegas Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Yarsi tersebut .

Opsi default yang dipilih tersebut mungkin dilanjutkan dengan voting anggota Uni Eropa untuk memaksa Yunani hengkang dari Uni Eropa (EU). Keluarnya Yunani dari Uni Eropa dinilai diperlukan untuk menjaga nama baik perekonomian EU dan memulai ekonomi dari nol melalui mekanisme devaluasi dan lainnya.

“Solusi lain adalah EU melakukan kesepakatan membantu pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi Yunani dalam 5 tahun ke depan disamping kebijakan default tersebut. EU harus melakukan “economic solidarity’ dalam pengertian semua anggota EU bergotong royong menunjang makro ekonomi Yunani selama 5 tahun. Bantuan terutama untuk pertumbuhan PDB yang baik disertai write down utang hingga rasio utang per PDB sekitar 70%,” tuturnya.

Masalah keuangan Yunani, katanya lagi, adalah masalah klasik fiskal yang tidak proporsional antara pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan peningkatan utangnya. Jelas ini masalah yang sangat fundamental.

“Solusinya adalah Yunani harus mampu meningkatkan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi wajar dan sehat sekaligus terus melakukan efisiensi (peghematan) pengeluaran (expenditure)-nya. Jelas ini sangat sulit dilakukan Yunani, mengingat akumulasi pertumbuhan PDB minus 15 persen dalam tiga tahun terakhir,” tuturnya.

Peningkatan pendapatan fiskal hanya dapat dilakukan dengan menigkatkan setoran pajak. Namun, kebijakan tersebut, katanya lagi tidak rasional karena mustahil meningkatkan pajak pada saat ekonomi sedang menurun.

“Yunani dapat juga menjual asset negara namun sensitif secara politik. Di sisi ekspenditur, melakukan pemangkasan gaji dan dana pensiun. Kebijakan yang tidak popular tersebut terus memicu ketegangan sosial-politik yang semakin akut. Dengan demikian Yunani memerlukan reformasi ekonomi segera,” tandasnya.

http://id.berita.yahoo.com/smc-yunani-butuh-reformasi-ekonomi-dan-referendum-033600877.html

Menurut Direktur Riset Ekonomi dan Keuangan Sabang Merauke Circle (SMC) Perdana Wahyu Santosa, hal yang laing utama perlu dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua adalah melalui percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

“Pendekatan terbaik sekaligus strategis untuk mengatasi permasalahan sosial-politik yang berujung penuh konflik dan separatisme adalah pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat pribumi yang memadai. Rakyat Papua sudah lelah berharap perbaikan kualitas kehidupannya sejak lama, 43 tahun silam,” ujar Perdana kepada INILAH.COM, Jumat (4/11/2011).

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, muncul berbagai konflik berdarah yang merengut korban jiwa seperti demonstrasi dan pemogokan di Freeport yang merugikan penerimaan negara USD7 juta/hari dan kisruh Kongres Papua III Oktober 2011.

Ekskalasi penggunaan kekerasan juga semakin tinggi baik oleh aparat keamanan (Polisi dan TNI) maupun pihak sipil bersenjata tak dikenal (diduga OPM). Kongres Papua III memang sangat sensitif karena terindikasi kuat sebagai kegiatan makar atau separatisme terorganisasi dan terencana. Korbanpun berjatuhan setiap hari baik rakyat sipil maupun aparat keamanan. Hal ini mengindikasikan bahwa stabilitas pembangunan ekonomi politik di Papua masih rapuh.

Padahal, kata Perdana, wilayah Papua sudah diberi keleluasaan Otonomi Khusus (Otsus). Pemberian otonomi khusus oleh PP kepada Pemrov Papua dengan dana APBN sebesar Rp28 triliun sejak 2008, untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi daerah juga tidak serta merta meredakan masalah. Justru berbagai jenis inkonsistensi otonomi khusus dan penyelewengan kekuasaan serta korupsi tingkat lokal meningkat tajam.

“Analisis mengindikasikan bahwa belum ada solusi terbaik saat ini maupun di masa yang akan datang kecuali mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua secara lebih serius, komprehensif, integratif dan koordinatif,” ujarnya.

Akselerasi pertumbuhan tersebut harus mengacu kepada enam sumber masalah pokok Papua dewasa ini yaitu sosial politik, infrastruktur dan konektivitas, hukum dan regulasi, lingkungan hidup dan kultur, pertahanan dan keamanan serta ilmu dan teknologi.

Menurut Perdana, program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indoensia (MP3EI) dapat dijadikan acuan utama sebagai rencana pembangunan yang strategik di Papua. Pelaksanaan MP3EI harus koordinatif disertai konsistensi implementasi otsus dengan komitmen yang kuat dari pemerintah sehingga tercipta suasana sosial-politik yang saling percaya dan stabil. Sangat disayangkan program strategik tersebut masih belum dikenal di Papua.

Dengan kestabilan sosial-politik dan keamanan, kata Perdana, akan dapat menurunkan risiko investasi dan akan meningkatkan kepastian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable).

“Situasi Papua yang kondusif dan kekayaan SDA yang melimpah akan memancing investor untuk menanamkan modalnya serta dukungan pihak perbankan dalam pengembangan pusat-pusat ekonomi yang menyejahterakan rakyat Papua,” ujarnya. [bar]

http://nasional.inilah.com/read/detail/1793080/papua-perlu-solusi-komprehensif-integratif

Masalah keuangan Yunani adalah masalah klasik fiskal yang tidak proporsional antara pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan peningkatan utangnya. Jelas ini masalah yang sangat fundamental. Solusinya adalah Yunani harus mampu meningkatkan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi wajar dan sehat sekaligus terus melakukan efisiensi (penghematan) pengeluaran (expenditure)-nya. Jelas ini sangat sulit dilakukan Yunani, mengingat akumulasi pertumbuhan PDB negatif 15% dalam 3 tahun terakhir.

Kebijakan Write Down dan Bailout

Kebijakan KTT Uni Eropa berupa write down 50% utang Yunani bukan solusi substansial, justru berisiko sosial-ekonomi tinggi. Kebijakan tersebut jelas akan melukai pemegang obligasi Yunani, terutama beberapa investment bankers dari Prancis dan sebagian Eropa Barat. Sejauh ini pemegang obligasi sudah melakukan write off 20-23% utang Yunani. Bahkan terbuka kemungkinan hair cut hingga 75-80% dan meningkatkan jumlah write off, yang bakal membuat sektor perbankan menggelepar.

Tentu akan banyak bank besar Eropa yang kolaps karena sebagian besar pemegang obligasi sampah tersebut adalah pihak perbankan. Kebangkrutan bank-bank besar tentu harus disertai dengan rekapitalisasi yang masif dan belum tentu bank mampu secara finansial. Untuk itu, negaralah yang harus merekapitalisasi sektor perbankan, karena jika tidak akan menimbulkan kecemasan nasabah, yang memicu penarikan kas dalam jumlah besar (rush).

Maka masalah fiskal Yunani akan menjadi krisis finansial investment banker seperti 2008 lalu. Hal ini akan menciptakan ketidakpastian baru dalam struktur finansial global dan kerapuhan pemulihan ekonomi Eropa sendiri.

Solusi substansial adalah write down dan memberikan peluang tumbuh ekonomi Yunani sehingga pendapatannya meningkat bertahap dalam 5 tahun mendatang. Karena tanpa pertumbuhan PDB, maka dipastikan solusi keuangan seperti write down atau hair cut dan bailout akan sulit mengeluarkan Yunani dari kubangan krisis utangnya. Indeks KOF employment indicator Swiss melaporkan bahwa per Oktober berada pada zona negatif dan hal ini merupakan kondisi terburuk sejak 2010. Write off di atas 50% dipredikasi akan memicu krisis kredit yang parah di Eropa dan masalah pengangguran yang tinggi. Apalagi jika dinyatakan default sehingga harus di write off, situasi finansial Eropa semakin tidak pasti.

Referendum: Write Down atau Default?

Selain itu, bisa saja rakyat atau parlemen Yunani menolak kebijakan write down 50% utang atau bail out 130 miliar euro untuk utang mereka yang sangat besar tersebut. Hal ini perlu wacana kebijakan politik yang berani, seperti referendum. Fakta empiris juga mendukung referendum, di mana sebuah polling pendapat akhir Oktober 2011, menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Yunani menilai pemangkasan utang 50% sebagai solusi negatif.

Jika referendum yang ditentukan pada 2-4 November 2011 ini dan direncanakan akan dilaksanakan pada awal 2012, maka sangat terbuka kemungkinan PM Yunani George Papandreou jatuh. Maka ketidakpastian politik akan semakin tinggi karena harus dilakukan pemilihan umum ulang dalam kondisi krisis ekonomi. Investor menilai situasi tersebut sangat rawan timbulkan gejolak sosial baru. Ketidakstabilan politik dan ekonomi Yunani diprediksi akan menular ke beberapa negara seperti Italia dan lainnya, sehingga menggoyahkan stabilitas keuangan Eropa dan shock di Global Financial Market, termasuk BEI dan perbankan Indonesia.

http://www.imq21.com/news/read/44249/20111103/130916/Referendum-Yunani-dan-Krisis-Utang-Eropa.html

Solusi hasil perdebatan panjang ini lebih bertujuan untuk mencegah krisis Yunani menular ke beberapa negara yang mengalami masalah keuangan seperti Portugal, Italia, Spanyol dan lainnya.

Kanselir Jerman Angela Merkel menilai write down 50% merupakan solusi yang benar dari Euro Zone. Tentu saja pihak pemegang obligasi Yunani sangat dirugikan oleh kesepakatan ini karena hal ini sama saja dengan selective default by summit.

Padahal sebelumnya Charles Dallara managing Director IIF menyatakan “tidak ada kesepakatan apapun dalam setiap poin summit”. Langkah write down ini ditindaklanjuti IMF untuk menyelesaikan krisis Yunani serta Bank Sentral Eropa (ECB) akan mengendalikan nilai penjualan obligasi default tersebut di pasar sekunder. Solusi ini memberikan kekuatan baru bagi euro, indeks pasar global dan S&P 500.

Semalam, indeks pasar modal global naik tajam merespon keputusan ini. Dow Jones naik 2,9%, DAX Jerman +5,4% CAC Paris +6,4% dan FTSE London +2,8%. Di regional Asia juga mengalami hal yang sama Nikkei +1,36%, Hangseng +2,13% dan indeks Shanghai +1,56%.

Naiknya indeks global juga didukung data ekonomi dan kinerja emiten AS plus meningkatnya harga minyak mentah dunia sebesar +4%, Gold +1,3%, Nickel +4,1% dan Tin +3,2%. Kenaikan Wall Street hingga +339,51 poin mengangkat DJIA di atas level 12.000 dan merupakan kenaikan saham blue chip tertinggi dalam sejarah terkait dengan turunnya The CBOE Volatility Index ke level 25.

Selain itu, membaiknya pertumbuhan ekonomi AS juga memberikan kekuatan baru bagi pasar global. Pertumbuhan PDB AS Q3/2011 sebesar 2,5% dibandingkan pada Q2/2011 yang hanya naik 1,3%. Selain itu, turunnya klaim tunjangan pengangguran AS sebesar 2000 unit ikut memberikan kepastian baru bagi para investor global.

IHSG Jumat ini (28/10) ikut terdongkrak naik hingga tertinggi 3.876 dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menguat dari Rp8.830 dibandingkan penutupan kemarin yaitu Rp8.865 per dolar. Namun kenaikan IHSG juga rawan profit taking karena sudah mengalami rally dalam sepekan terakhir ini dengan fluktuasi yang cukup tinggi. Hari ini, IHSG berada level support 3.733 dan resistance 3.872.

Dengan keluarnya solusi terhadap Yunani, pemulihan ekonomi AS dan meredanya ketidakpastian ekonomi global serta dukungan makro ekonomi makro Indonesia yang baik, maka diprediksi IHSG akan mengalami penguatan hingga level 4.000 di akhir 2011. Namun solusi pemangkasan utang Yunani tersebut menunjukkan ketidakmampuan ekonomi Eropa secara substansial di masa depan.

http://www.imq21.com/news/print/43970/20111028/153116/Write-Down-Utang-Yunani-Angkat-Pasar-Saham-Global.html

Disebabkan kurangnya pilihan investasi lain dan terbatasnya pilihan yang lebih propektif maka Indoensia diyakini akan dibanjiri dana investasi kembali baik portofolio maupun foreign direct investment (FDI). Arus dana akan terus membanjiri Indonesia sepanjang pemulihan ekonomi AS dan Eropa masih belum menjanjikan investor. Diprediksi capital inflow akan masuk hingga 2015. Pilihan portofolio akan membuat IHSG kembali menguat bahkan berpotensi menciptakan risiko penggelembungan nilai aset (bubble). Hal ini disebabkan struktur pasar finansial kita yang kurang baik dan tidak sehat. Dana asing (capital inflow) dikhawatirkan akan masuk hanya pada saham-saham atau aset (saham) tertentu saja yang nilai pasarnya sudah jauh di atas nilai wajar (fundamentalnya). Hal ini, salah satunya dipengaruhi oleh konsep market microstructure yang kurang optimal dan kualitas pengawasan yang rendah dari Bapepam-LK.

Untuk mengurangi bubble effect yang membuat efisiensi BEI turun tersebut maka pemerintah maupun swasta diharapkan dapat memanfaatkan momentum banjir dana tersebut dengan optimal, aman dan nyaman. Bagaimana caranya? Salah satu cara terbaik pemerintah adalah segera menyiapkan 20-30 BUMN yang memiliki future growth opportunity tinggi untuk go public atau IPO, terutama sektor infrastruktur, logistik, dan keuangan. Dengan menyiapkan IPO tersebut diharapkan dana asing terserap secara efisien dan efektif untuk pengembangan bisnis BUMN tersebut sekaligus mentransformasikan hot money menjadi warm money. Maka akan banyak proyek-proyek pemerintah yang dapat dikerjakan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun sejauh ini upaya Kemeneg BUMN untuk IPO masih rendah karena hanya 1-2 BUMN saja yang mampu melakukan IPO dalam waktu dekat.

Krisis utang AS dan Eropa memang mengancam BEI, namun itu hanya dalam jangka pendek saja. Diprediksi ancaman krisis tersebut hanya sekitar 6-9 bulan ke depan saja. Namun dalam jangka menengah panjang, merupakan peluan besar bagi Indonesia untuk menampung dana dari AS dan Eropa tersebut. Bukan hanya SUN tetapi juga pasar modal. Sekarang semua tergantung kepada kesiapan pasar finansial kita tentunya. Mungkin hanya beberapa swasta nasional dan BUMN yang siap bersaing mendapatkan dana asing yang murah dan mudah tersebut.

Maka dapat diprediksi dengan struktur pasar modal yang begitu rentan terhadap ekses likuiditas eksternal ditopang kapasitas ekonomi nasional yang mudah overheating, maka akan memicu berbagai masalah moneter baru. Sementara di tingkat regional Asia perekonomian China yang selama 5 tahun terakhir tumbuh pesat juga berpotensi mengalami penggelembungan nilai aset pasar finansialnya. Salah satu indikatornya adalah meroketnya harga properti di China. Sedangkan pada tingkat global, ketidakpastian masih begitu tinggi dengan berbagai kejutan yang tidak diharapkan pasar. Ketidakpastian solusi krisis utang Eropa semakin membuat outlook ekonomi global pada 2012 diprediksi suram. Hal ini semua akan memberikan imbas risiko investasi yang sulit diprediksi pada pasar finansial Indonesia. Pemerintah dan BI harus terus waspada menggunakan protokol teknikal yang ada serta anggaran yang memadai untuk meredam fluktuasi hingga 15% dalam periode 3 bulan.

Perdana Wahyu Santosa

Metrotvnews.com, Jakarta: Dampak krisis keuangan global yang tidak kunjung usai telah memicu kekuatiran ekonomi dunia. Namun dengan limpahan likuiditas yang tinggi dengan penambahan dana super besar dari The Fed bernama Quantitative Easing Three (QE Three), pasar akan mencari instrumen yang lebih prospektif seperti di bursa Indonesia dan Asia lainnya.

Dalam seminar yang diadakan oleh Sabang-Merauke Circle di salah satu hotel di bilangan Jakarta, sejumlah pengamat ekonomi menilai krisis ekonomi global sekarang, cukup berdampak bagi negara berkembang. Tekanan pasar uang Eropa memberikan imbas yang cukup signifikan terhadap pelemahan rupiah.

Perdana Wahyu Santosa, Direktur Riset Ekonomi dan Keuangan SMC, menilai Indonesia hanya memiliki instrumen manajemen protokol krisis ekonomi, yang bisa dijadikan alat peredam terhadap dampak krisis yang berkelanjutan tersebut.

Meski begitu Asia, dan salah satunya Indonesia sebagai emerging market yang prospektif, memiliki kesempatan karena tingginya pertumbuhan GDP, inflasi yang terkendali, disertai meningkatnya nilai aset ekuitas dan obligasi.

Sementara itu, Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Perry Warjiyo, mengatakan dampak negatif bagi Indonesia terasa di sektor saham. Namun, dampak positif dinilai lebih terasa seperti di obligasi, pasar uang, kredit perbankan, dan perekonomian domestik.

Perry juga mengatakan BI memiliki mandat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan pembelian SBN untuk menjaga agar rupiah tidak membanjiri pasar.(RIZ)

http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/09/20/136266/Krisis-Ekonomi-Global-Masih-jadi-Ancaman

Permasalahan krisis utang ini sebenarnya bukanlah hal baru, karena sejak 2009 mulai melilit beberapa negara Eropa seperti Yunani, Irlandia, Potugal, Italia dan Spanyol. Bahkan kabar terakhir, Perancis pun sudah terindikasi masalah yang sama. Dengan bergabungnya AS kedalam pusaran krisis utang dan defisit anggaran ini, maka diprediksi akan terjadi pelemahan terhadap pemulihan ekonomi global yang terhantam badai subprime mortgage pada 2008 lalu. Masih terbuka kemungkinan lembaga pemeringkat dunia seperti S&P menurunkan peringkat utang negara-negara maju tersebut.

Para pemimpin dunia merespon situasi genting tersebut dengan melakukan beberapa kebijakan tanggap darurat dan berkomitmen untuk mengintervensi pasar sepanjang diperlukan. Bank Sentral Eropa (ECB), BOJ (Jepang) dan lainnya juga menegaskan untuk mengantisipasi kepanikan pasar global. Kebijakan Eropa ini diharapkan membantu The Fed (AS) yang sudah kepayahan karena ruang manuvernya semakin sempit. Namun komitmen Bank Sentral Eropa juga masih diragukan pasar karena dia sendiri sudah terbebani masalah krisis utang anggotanya. Bahkan IMF sendiripun sudah dianggap gagal menyelamatkanYunani. Peringkat utang Yunani pada 2009 adalah A- menjadi “Junk Bond” pada 2011 sekalipun IMF sudah aktif membantu sejak Mei 2010.

Perekonomian AS yang dekade sebelumnya begitu adidaya mulai kehilangan perannya dalam percaturan ekonomi global. Penurunan peringkat utang AS benar-benar menampar kewibawaan AS. Para ekonom dan analis keuangan global, meprediksi bahwa lansekap aristektur keuangan global akan segera bergeser ke Asia seiring melemahnya ekonomi AS danEropa. Meningkatnya kekuatan ekonomi Asia membuat kawasan ini berpotensi menjadi pusat gravitasi ekonomi global yang baru dalam 15-20 trahun mendatang. Hal tersebut didukung bahwa pemberi pinjaman terbesar bagi AS saat ini adalah Jepang dan China.

Perekonomian AS dan Eropa yang sebelumnya dibangun melalui kebijakan industri yang solid dan intergratif plus dukungan teknologi tinggi terbukti mampu menjadi pusat ekonomi global. Namun secara sistematis, kebijakan industri barat mulai tergantikan oleh kebijakan liberalisasi keuangan yang didukung penuh oleh para ekonomnya. Policy makers AS khususnya lebih berusaha meningkatkan daya saing perekonomiannya pada lewat industri keuangan dan meninggalkan kebijakan industrinya. Industri keuangan AS dan Eropa memang dikenal sangat canggih berkembang pesat dan pada akhirnya “menguasai” perekonomian dunia terutama di pasar finansial global. Krisis subprime mortgage pada 2008 lalu, merupakan babak final kejayaan liberalisasi keuangan sekaligus sinyal kuat akan potensi kekacauan ekonomi global di masa depan. Ketidakseimbangan kebijakan industri dan liberalisasi pasar keuangan terutama perdagangan instrumen derivatif telah memicu AS dan Eropa masuk ke dalam kubangan krisis ekonomi yang melelahkan.

Di sisi lain, lembaga pemeringkat melihat potensi pemulihan ekonomi AS semakin lemah apalagi setelah defisit anggarannya dibatasi. Rasio utang terhadap PDB AS sudah hampir 100% juga menunjukkan bahwa perekonomiannya sudah sangat sulit bergerak sehingga prospek pertumbuhannya semakin pesimis. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, kembali The Fed akan segera mengeuarkan Quantitative Easing III (QE3) sebesar USD447 miliar untuk mencoba menstimulus ekonomi AS. Namun menurut saya, QE3 juga tidak benar-benar memberikan harapan positif bagi AS karena kebijakan QE3 tersebut hanyalah sekadar upaya pencegahan agar krisis ekonomi tidak semakin parah dan merambat terlalu cepat. Jadi secara umum, kondisi pemulihan ekonomi AS dan global masih rapuh sekalipun QE3 direalisasikan sepenuhnya dan sebaliknya akan menciptakan overliquidity di pasar global. Limpahan likuiditas tersebut justru berpotensi mengkerek harga komoditas dan emas serta mengalir ke emerging market seperti Indonesia, misalnya.

Sepanjang September 2011, Wall Street diliputi ketidakpastian sehingga bursa AS tersebut kurang bergairah. Indeks Dow Jones turun dan S&P melemah. Ini penurunan terendah sejak 22/08/11 lalu. Salah satu penyebab lesunya pasar modal global adalah masalah krisis utang Yunani yang semakin tidak jelas namun pasar masih sedikit berharap pada pencairan QE3 dan bantuan Jerman. Situasi tersebut diperburuk oleh obligasi Yunani sudah diambang default dan potensi penurunan peringkat utang Eropa.

Melihat kondisi perekonomian AS dan Eropa saat ini, maka wajar jika banyak pihak, baik para analis, periset, ekonom hingga investor masih meragukan pemulihan ekonomi AS dan Eropa dalam waktu singkat. George Soros, kampiun investor global mengatakan bahwa “perekonomian dunia dalam mara bahaya dan akan menimbulkan konsekuensi politik tak terhitung”. Pihak World bank berpendapat bahwa perekonomian Eropa yang parah dan stagnasi ketenagakerjaan di AS mengidikasikan pertumbuhan ekonomi yang pesimis. Hal ini terjadi akibat AS, Eropa dan Jepang terlalu lama menunda-nunda keputusan sulit.

Note: Artikel ini merupakan sebagian dari makalah yang dipaparkan pada Seminar Nasional “Krisis Keuangan AS dan Eropa dan Dampaknya pada Perekonomian Indonesia” 19 September 2011, Le Meredien Hotel, Jakarta.

JAKARTA : Bursa Berjangka Jakarta segera meluncurkan empat komoditas syariah yang mencakup kopi, kakao, minyak kelapa sawit dan olein, pada akhir bulan ini.

Bihar Sakti Wibowo, Direktur Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), mengatakan perseroan sedang merampungkan sistem dan prosedur perdagangan komoditas syariah, yang menjadi unit khusus dari BBJ. “Kalau tidak ada halangan dan semua sistem sudah siap maka komoditas syariah BBJ akan kami luncurkan pada 28 Juli mendatang.” Dari empat produk tersebut, hanya olein yang saat ini diperdagangkan di BBJ, tetapi dengan sistem konvensional. Komoditas kopi pernah diperdagangkan di BBJ dengan sistem konvensional, namun telah dihentikan. Adapun kakao syariah rencananya diluncurkan bersamaan dengan komoditas konvensional pada awal Agustus. Sedangkan untuk kopi, komoditas syariah akan meluncurkan lebih dulu dari komoditas konvensional. Bursa berjangka syariah ini akan menggunakan multiakad dalam kontrak dagang, berbeda dengan rencana sebelumnya yang menggunakan akad murabahah, seperti di Malaysia. “ Jadi ada beberapa akad yang akan digunakan diantaranya adalah murabahah dan walakah.”

Perdana Wahyu Santosa, konseptor komoditas syariah sekaligus pakar ekonomi syariah dari Universitas YARSI, mengatakan akad yang digunakan yaitu akad yang sudah mendapat fatwa seperti murabahah, walakah dan al ba’i , sehingga tidak perlu mengeluarkan fatwa baru, berbeda dengan bursa berjangka syariah Suq al Sila di Malaysia, yang menggunakan akad tawarruq. Akad tawarruq yang banyak digunakan oleh perbankan dan pasar uang di Malaysia memang belum mendapatkan fatwa halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ( DSN-MUI). “Saat ini masih ada ulama yang menyatakan tawarruq haram. Mungkin Indonesia akan menjadi satu-satunya Negara yang tidak menggunakan akad tawarruq. Akibat dari penggunaan tiga akad secara sekaligus, biaya transaksi akan sedikit lebih mahal. “Namun secara kepercayaan , komoditas syariah di Indonesia akan lebih halal dibandingkan dengan Suq al Sila di Malaysia. DSN-MUI telah menunjuk dua orang Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk komoditas ini dan akan ditambah apabila bisnis ini terus berkembang. “DPS diarahkan untuk mengawasi komoditas yang menjadi asset jaminan dari transaksi. Jangan sampai transaksi dilakukan tanpa ada komoditasnya.

Bihar menambahkan bursa berjangka syariah ini memiliki prospek cerah ke depan karena akan mendukung pembiayaan dari bank syariah terhadap perdagangan komoditas. “ Beberapa perbankan yang ikut dalam perumusan komoditas syariah menyatakan bisnis ini memiliki prospek yang bagus di masa depan.

Farouk Abdullah Alwyni, Direktur International Banking dan Financial Institution PT Bank Muamalat Indonesia, mengatakan pihaknya mendukung peluncuran komoditas syariah.” Komoditas syariah mendukung produk perbankan syariah salah satunya bisnis treasury. “